Rabu, 18 November 2026

Calon Advokat KAI Sumsel Angkatan Ke-19 Antusias Dalami Hukum Pajak, Peluang Menjadi Advokat Pajak Jadi Perhatian

PALEMBANG , Materi Hukum Pajak dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (DKPA) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumatera Selatan Angkatan ke-19 Tahun 2026 berlangsung interaktif. Hampir seluruh peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan dan mengikuti diskusi, terutama ketika pembahasan mengarah pada peluang pengembangan karier sebagai Advokat Pajak atau Tax Lawyer.

Materi tersebut disampaikan oleh Adv. Andreas Budiman, S.E., S.H., M.H., M.Si., CTL, BKP, yang merupakan Sekretaris DPD KAI Sumatera Selatan. Dalam pemaparannya, Andreas menguraikan pentingnya penguasaan hukum perpajakan sebagai salah satu kompetensi khusus yang dapat dikembangkan oleh seorang advokat di tengah semakin kompleksnya persoalan hukum dan administrasi perpajakan nasional.

Antusiasme peserta terlihat dari beragam pertanyaan yang disampaikan selama sesi berlangsung. Para calon advokat tidak hanya tertarik memahami aspek normatif hukum pajak, tetapi juga menggali bagaimana peluang praktik, ruang lingkup pekerjaan, serta kompetensi yang harus dipersiapkan untuk berkarier sebagai Advokat Pajak.

Baca juga: DKPA KAI Angkatan Ke 19 Resmi Ditutup, Ketua DPD Sumsel Mengingatkan Pentingnya Profesionalisme Advokat

“Advokat tidak harus berhenti pada penguasaan hukum pidana dan perdata. Hukum pajak juga merupakan bidang yang perlu dipahami dan berpotensi menjadi spesialisasi profesi advokat. Namun, tentu harus didukung kompetensi, integritas, dan pemahaman perpajakan yang memadai.”

Hukum Pajak Membuka Ruang Spesialisasi Profesi Advokat

Andreas menjelaskan bahwa perkembangan dunia perpajakan telah membuka ruang praktik hukum yang semakin luas. Perubahan regulasi, digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, peningkatan pengawasan wajib pajak, hingga penegakan hukum perpajakan membutuhkan sumber daya profesional yang tidak hanya memahami hukum secara umum, tetapi juga memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan.

Baca juga: 22 Calon Advokat KAI Siap Ikuti DKPA 2026

Menurutnya, advokat memiliki peluang untuk mengembangkan spesialisasi dalam penanganan persoalan hukum perpajakan, baik melalui pendampingan wajib pajak, konsultasi hukum, penanganan sengketa, maupun pemberian bantuan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta Gali Peluang Menjadi Tax Lawyer

Salah satu topik yang paling menarik perhatian peserta adalah bagaimana seorang advokat dapat memasuki dan mengembangkan praktik profesional di bidang hukum pajak.

Sejumlah persoalan yang menjadi bahan diskusi meliputi pendampingan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak, penanganan SP2DK dan SPHP, mekanisme keberatan, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta keterkaitan hukum pajak dengan tindak pidana perpajakan.

Diskusi juga berkembang pada pentingnya pemahaman akuntansi, laporan keuangan, administrasi perpajakan, dan hukum acara sebagai bekal bagi advokat yang ingin mendalami bidang tersebut.

Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa hukum pajak bukan lagi sekadar materi tambahan dalam pendidikan profesi advokat, melainkan telah menjadi salah satu bidang yang menarik untuk dipelajari dan dikembangkan sebagai spesialisasi.

Advokat Pajak Dibutuhkan dalam Ekosistem Perpajakan

Perkembangan sistem perpajakan nasional menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan perlindungan hak-hak wajib pajak.

Dalam konteks tersebut, Advokat Pajak memiliki ruang pengabdian untuk membantu memastikan bahwa setiap proses hukum perpajakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, menjunjung asas kepastian hukum, serta memperhatikan hak dan kewajiban wajib pajak.

Penguasaan hukum pajak juga memungkinkan advokat membangun kolaborasi profesional dengan konsultan pajak, akuntan, dan berbagai profesi lainnya dalam menangani persoalan perpajakan yang semakin multidisipliner.

DKPA Tidak Sekadar Mencetak Advokat, tetapi Mendorong Kompetensi

Antusiasme peserta dalam mengikuti materi Hukum Pajak menjadi salah satu gambaran bahwa calon advokat mulai menyadari pentingnya pengembangan kompetensi dan spesialisasi dalam menghadapi tantangan profesi ke depan.

Melalui DKPA KAI Sumsel Angkatan ke-19 Tahun 2026, diharapkan lahir advokat-advokat yang tidak hanya siap menjalankan profesi secara profesional, tetapi juga memiliki wawasan luas untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan dan perlindungan hukum.

Pesan penting dari materi ini adalah bahwa masa depan profesi advokat juga terbuka melalui penguasaan bidang-bidang hukum khusus, salah satunya hukum perpajakan. Menjadi Advokat Pajak bukan hanya tentang peluang karier, tetapi juga tentang kontribusi dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan perpajakan di Indonesia.

Penulis adalah Pendiri Andreas Konsultan Pajak, Konsultan Pajak, Kuasa Hukum, dan Pengacara Pajak.

Andreas Budiman

Email: andreaskonsultanpajak@gmail.com

Artikel ini merupakan opini profesional dan pandangan pribadi penulis. Seluruh isi, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak merepresentasikan sikap, pandangan, maupun posisi resmi Andreas Konsultan Pajak.

 

Sumber: Andreas Konsultan Pajak

Tags

Terkini