Senin, 09 November 2026

PMK 44 Tahun 2026 Membuka Peluang Advokat Menjadi Kuasa Pihak Lain di Bidang Perpajakan

By. ANDREAS BUDIMAN,SE.,SH.,M.Si.,MH.,CTL.,BKP

(Advokat, Konsultan Pajak, Kuasa Hukum pd. Pengadilan Pajak – Sekretaris DPD KAI-Sumsel)

 

Baca juga: Restitusi Pajak: Ketika Prosedur Internal Menghambat Kepastian Hukum Wajib Pajak

Bukan Lagi Monopoli Konsultan Pajak?

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan membawa perubahan penting dalam lanskap profesi yang dapat mewakili Wajib Pajak.

PMK 44 Tahun 2026 tidak lagi menempatkan Konsultan Pajak sebagai satu-satunya kelompok profesional yang dapat menjalankan fungsi sebagai kuasa Wajib Pajak. Regulasi ini memperkenalkan kategori “Pihak Lain”, di samping Konsultan Pajak dan keluarga.

 

Baca juga: Undang-Undang Konsultan Pajak: Melindungi Wajib Pajak dan Menjaga Ekosistem Perpajakan

Pertanyaannya kemudian menjadi menarik:

Apakah Advokat dapat masuk dalam kategori “Pihak Lain” dan menjadi kuasa Wajib Pajak dalam urusan perpajakan?

Jawabannya: secara prinsip terbuka peluang ke arah itu, sepanjang Advokat tersebut memenuhi persyaratan sebagai Pihak Lain sebagaimana ditentukan dalam PMK 44 Tahun 2026.

Dengan demikian, PMK 44/2026 dapat dibaca sebagai langkah menuju sistem kuasa perpajakan yang lebih terbuka, tetapi sekaligus berbasis kompetensi.

 

1. PMK 44/2026 Mengubah Peta Kuasa Wajib Pajak

Sebelum PMK 44/2026, pengaturan mengenai kuasa Wajib Pajak antara lain mengacu pada PMK 229/PMK.03/2014.

PMK 44/2026 kemudian mencabut dan menggantikan ketentuan tersebut. Salah satu perubahan pentingnya adalah diperkenalkannya kategori Pihak Lain dan Keluarga sebagai pihak yang dapat ditunjuk menjadi kuasa Wajib Pajak.

DJP menjelaskan bahwa pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa melalui Surat Kuasa Khusus terdiri atas:

  1. Konsultan Pajak;
  2. Pihak Lain; dan
  3. Keluarga.

Untuk Konsultan Pajak dan Pihak Lain, terdapat persyaratan kompetensi teknis di bidang perpajakan. Konsultan Pajak dibuktikan dengan izin Konsultan Pajak yang masih berlaku, sedangkan Pihak Lain dibuktikan dengan SKT yang masih berlaku dan terdaftar dalam sistem administrasi DJP.

Di sinilah peluang bagi profesi Advokat mulai terlihat.

 

2. Di Mana Posisi Advokat?

PMK 44/2026 tidak menyebut secara khusus bahwa “Advokat” otomatis menjadi Kuasa Wajib Pajak.

Namun, regulasi tersebut menggunakan istilah Pihak Lain, yaitu orang selain Konsultan Pajak dan keluarga yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan.

Dengan konstruksi tersebut, Advokat secara potensial dapat masuk dalam kategori Pihak Lain apabila memenuhi persyaratan kompetensi dan administratif yang ditentukan oleh PMK 44/2026.

Artinya, profesi Advokat tidak tertutup untuk memasuki ruang kuasa perpajakan.

 

Tetapi perlu ditegaskan:

Advokat tidak otomatis menjadi Kuasa Pihak Lain hanya karena memiliki kartu Advokat atau telah berstatus sebagai Advokat.

Status Advokat dan kompetensi perpajakan merupakan dua hal yang berbeda.

Seorang Advokat memiliki kompetensi profesional di bidang hukum, tetapi untuk menjalankan fungsi sebagai Kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK 44/2026, harus dilihat pula persyaratan khusus yang ditentukan dalam rezim perpajakan.

Ini merupakan titik penting yang harus dipahami oleh profesi Advokat maupun Konsultan Pajak.

 

3. Kompetensi Menjadi Kata Kunci

PMK 44/2026 sebenarnya membawa satu pesan yang sangat kuat:

yang menjadi dasar bukan semata-mata profesinya, tetapi kompetensinya.

DJP menyatakan bahwa tujuan PMK 44/2026 antara lain memberikan kepastian hukum, kesetaraan, dan kemudahan sekaligus tetap menjunjung kompetensi dan integritas.

Dengan demikian, paradigma lama yang melihat kuasa perpajakan hanya dari identitas profesi mulai bergeser.

Yang menjadi pertanyaan bukan hanya:

“Apakah dia Konsultan Pajak?”

Tetapi juga:

“Apakah dia memiliki kompetensi perpajakan yang dipersyaratkan untuk menjalankan kuasa tersebut?”

Perubahan paradigma ini sangat penting karena sengketa dan persoalan perpajakan semakin kompleks. Persoalan pajak tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi dapat beririsan dengan hukum perdata, hukum perusahaan, hukum pidana, hukum administrasi negara, hingga hukum acara.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan Advokat yang memiliki kompetensi perpajakan justru dapat menjadi nilai tambah.

 

4. Advokat dengan Kompetensi Pajak: Kombinasi yang Strategis

Bayangkan sebuah perusahaan menghadapi persoalan perpajakan yang memiliki dua dimensi sekaligus.

Pertama, terdapat persoalan mengenai koreksi pajak, pemeriksaan, keberatan, atau pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Kedua, terdapat persoalan hukum yang membutuhkan analisis mengenai kontrak, tanggung jawab pengurus, dugaan perbuatan melawan hukum, atau potensi aspek pidana.

Dalam situasi seperti itu, Advokat yang memiliki kompetensi perpajakan dapat mempunyai posisi strategis.

Namun demikian, kemampuan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan rezim hukum yang berlaku.

Karena itu, PMK 44/2026 bukan sekadar membuka pintu bagi Advokat, tetapi sekaligus memberikan pesan bahwa pintu tersebut hanya dapat dimasuki oleh pihak yang memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.

 

5. Jangan Campuradukkan “Kuasa Perpajakan” dan “Kuasa Hukum Pengadilan Pajak”

Ini merupakan bagian yang paling penting.

Istilah Kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK 44/2026 jangan langsung disamakan dengan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

UU Pengadilan Pajak mempunyai rezim tersendiri.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus. UU tersebut juga menentukan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum, termasuk pengetahuan yang luas dan keahlian mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan serta persyaratan lain yang ditetapkan Menteri.

Karena itu, harus dibedakan:

Kuasa Wajib Pajak di lingkungan administrasi perpajakan ≠ Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

Seorang Advokat yang memenuhi persyaratan sebagai Pihak Lain menurut PMK 44/2026 tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa seluruh kewenangan sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak otomatis melekat kepadanya.

Masing-masing memiliki dasar hukum, persyaratan dan ruang lingkup kewenangan yang harus dibaca secara terpisah.

 

6. Potensi Persaingan atau Justru Kolaborasi?

Kehadiran Pihak Lain dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan Konsultan Pajak.

  • Apakah PMK 44/2026 akan meningkatkan persaingan antara Konsultan Pajak dan profesi lain?
  • Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana profesi tersebut merespons perubahan.

Jika dilihat secara sempit, memang terdapat perluasan kelompok yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak.

Namun jika dilihat secara lebih luas, perubahan ini justru dapat mendorong kolaborasi multidisiplin.

Advokat memiliki kekuatan pada aspek hukum, Konsultan Pajak memiliki kekuatan pada aspek teknis perpajakan. Akuntan memiliki kekuatan pada aspek pelaporan dan informasi keuangan. Ketiganya dapat saling melengkapi ketika Wajib Pajak menghadapi persoalan yang kompleks.

Karena itu, PMK 44/2026 tidak harus dibaca sebagai perang antarprofesi.

Lebih tepat jika dibaca sebagai perluasan ekosistem profesional perpajakan dengan standar kompetensi tertentu.

 

7. Tetapi Ada Pertanyaan Besar: Apakah Advokat Harus Memiliki SKT?

Inilah persoalan yang tidak boleh disederhanakan.

PMK 44/2026 mensyaratkan Pihak Lain memiliki SKT sebagai bukti kompetensi teknis perpajakan. DJP menjelaskan bahwa SKT tersebut harus terdaftar dalam sistem administrasi DJP.

Bahkan, dalam penjelasan DJP mengenai PMK 44/2026 disebutkan bahwa Pihak Lain merupakan orang selain Konsultan Pajak dan keluarga yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan SKT.

Dengan demikian, bagi Advokat, kartu Advokat tidak dapat begitu saja menggantikan persyaratan kompetensi perpajakan yang ditentukan PMK 44/2026.

Di sinilah profesi Advokat perlu melakukan persiapan apabila ingin memperluas praktiknya ke bidang kuasa perpajakan.

 

8. Munculnya Perdebatan Mengenai Batas Kewenangan Menteri

PMK 44/2026 juga telah menimbulkan diskursus hukum mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur kompetensi kuasa perpajakan.

Dalam pemberitaan Mahkamah Konstitusi pada September 2026, terdapat permohonan yang mempersoalkan delegasi kewenangan dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP dan kaitannya dengan PMK 44/2026, khususnya mengenai sejauh mana kewenangan Menteri dapat menentukan persyaratan kompetensi dan status administratif seorang kuasa.

Perdebatan ini penting.

Sebab, jika seseorang secara profesi telah memiliki kompetensi tertentu, sejauh mana regulasi tingkat Peraturan Menteri dapat menentukan syarat administratif agar kompetensi tersebut dapat digunakan untuk menerima penunjukan sebagai kuasa?

Ini bukan semata-mata persoalan profesi Advokat atau Konsultan Pajak.

Ini adalah persoalan yang lebih fundamental mengenai hubungan antara kewenangan delegasi, kompetensi profesi, dan hak Wajib Pajak untuk memilih kuasanya.

 

9. Wajib Pajak Mendapat Pilihan yang Lebih Luas

Dari perspektif Wajib Pajak, perubahan ini justru memberikan pilihan lebih luas.

Wajib Pajak tidak lagi hanya berhadapan dengan pertanyaan:

“Konsultan Pajak mana yang harus saya pilih?”

Tetapi dapat berkembang menjadi:

“Profesional mana yang paling sesuai dengan masalah perpajakan saya?”

Jika persoalannya murni teknis perpajakan, Konsultan Pajak mungkin menjadi pilihan utama.

Jika persoalannya membutuhkan kombinasi hukum dan perpajakan, Advokat yang memiliki kompetensi perpajakan dapat menjadi pilihan.

Jika persoalannya berkaitan dengan hubungan keluarga dan administrasi perpajakan tertentu, anggota keluarga dapat menjalankan fungsi kuasa sesuai ketentuan.

Dengan demikian, filosofi PMK 44/2026 dapat dilihat sebagai upaya memberikan choice kepada Wajib Pajak, tetapi choice tersebut tetap dibatasi oleh kompetensi dan integritas.

 

10. Tantangan bagi Konsultan Pajak

Bagi profesi Konsultan Pajak, munculnya Pihak Lain seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas.

Konsultan Pajak tidak cukup hanya mengandalkan legitimasi sebagai profesi.

Ke depan, Konsultan Pajak harus menunjukkan nilai tambah:

  • penguasaan teknis perpajakan;
  • kemampuan analisis hukum pajak;
  • integritas;
  • kepatuhan terhadap standar profesi;
  • sistem pengendalian mutu;
  • kemampuan menghadapi transformasi digital;
  • pemahaman Coretax;
  • dan kemampuan memberikan solusi strategis kepada Wajib Pajak.

Dengan kata lain:

ketika pintu persaingan dibuka lebih lebar, kualitas profesional menjadi pembeda utama.

 

11. Peluang Besar bagi Advokat

Bagi Advokat, PMK 44/2026 dapat menjadi peluang untuk memperluas layanan profesional.

Namun peluang tersebut bukan berarti “masuk ke dunia pajak” secara instan.

Advokat yang ingin menjalankan fungsi sebagai Pihak Lain harus memahami bahwa perpajakan memiliki karakteristik tersendiri.

UU KUP, UU PPh, UU PPN, aturan pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan, penagihan, hingga ketentuan administrasi Coretax memiliki kompleksitas yang membutuhkan kompetensi khusus.

Karena itu, Advokat masa depan yang masuk ke bidang perpajakan bukan sekadar Advokat yang memahami hukum, tetapi Advokat yang juga memahami hukum pajak secara mendalam.

 

12. Kesimpulan: PMK 44/2026 Membuka Pintu, Bukan Memberikan Tiket Otomatis

PMK 44 Tahun 2026 merupakan perubahan penting dalam sistem kuasa perpajakan Indonesia.

Regulasi ini membuka kategori Pihak Lain di luar Konsultan Pajak dan keluarga. Secara konseptual, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai profesional, termasuk Advokat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama terkait kompetensi teknis perpajakan dan persyaratan administratif.

Tetapi harus ditegaskan:

PMK 44/2026 bukan tiket otomatis bagi Advokat untuk menjadi kuasa perpajakan.

Status Advokat saja tidak otomatis memenuhi seluruh persyaratan sebagai Pihak Lain.Sebaliknya, PMK 44/2026 menunjukkan bahwa ke depan profesi perpajakan akan semakin terbuka dan kompetitif.

 

Persaingan tidak lagi semata-mata:

Konsultan Pajak versus Advokat.

 

Yang lebih tepat adalah:

kompetensi versus kompetensi, integritas versus integritas, dan kualitas layanan versus kualitas layanan.

Pada akhirnya, pihak yang paling diuntungkan seharusnya adalah Wajib Pajak. Sebab Wajib Pajak memperoleh lebih banyak pilihan profesional untuk membantunya menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Dan bagi profesi Konsultan Pajak maupun Advokat, pesan PMK 44/2026 sangat jelas: Era monopoli profesi dalam pelayanan perpajakan semakin bergeser menuju era kompetensi. Siapa yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme, dialah yang akan mendapatkan kepercayaan Wajib Pajak.

Penulis adalah Pendiri Andreas Konsultan Pajak, Konsultan Pajak, Kuasa Hukum, dan Pengacara Pajak.

Andreas Budiman

Email: andreaskonsultanpajak@gmail.com

Artikel ini merupakan opini profesional dan pandangan pribadi penulis. Seluruh isi, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak merepresentasikan sikap, pandangan, maupun posisi resmi Andreas Konsultan Pajak.

 

Sumber: Andreas Konsultan Pajak

 

Tags

Terkini