Jangan Menyamakan Kuasa Wajib Pajak dengan Kuasa Hukum yang Beracara di Pengadilan Pajak
By. ANDREAS BUDIMAN,SE.,SH.,M.Si.,MH.,CTL.,BKP
Baca juga: Restitusi Pajak: Ketika Prosedur Internal Menghambat Kepastian Hukum Wajib Pajak
Pendahuluan
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak membawa perubahan penting dalam pengaturan profesi dan pemberian jasa perpajakan. PMK 55 Tahun 2026 mulai berlaku pada 24 Agustus 2026 dan antara lain mengatur Konsultan Pajak serta Pihak Lain yang bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Namun, muncul persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius: apakah Pihak Lain yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) berdasarkan PMK 55 Tahun 2026 dapat disamakan dengan Kuasa Hukum yang beracara di Pengadilan Pajak?
Menurut konstruksi hukum yang perlu dibedakan secara tegas, jawabannya adalah tidak dapat begitu saja disamakan.
Baca juga: Undang-Undang Konsultan Pajak: Melindungi Wajib Pajak dan Menjaga Ekosistem Perpajakan
Persoalan ini penting karena terdapat perbedaan antara:
Kuasa Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
dengan
Kuasa Hukum atau pihak yang beracara dalam proses peradilan di Pengadilan Pajak.
Keduanya mempunyai konteks, fungsi, dasar kewenangan dan konsekuensi hukum yang berbeda.
I. PMK 55 Tahun 2026 Mengatur Konsultan Pajak dan Pihak Lain
Judul PMK 55 Tahun 2026 sudah memberikan gambaran mengenai objek pengaturannya, yaitu:
“Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.”
Dalam Pasal 1, PMK 55/2026 mendefinisikan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak sebagai seseorang, selain Konsultan Pajak dan keluarga, yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar dan ditunjuk oleh Wajib Pajak sebagai seorang kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari definisi tersebut terlihat bahwa PMK 55 menciptakan suatu rezim pengaturan terhadap Pihak Lain yang dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak.
Artinya, terdapat hubungan:
Wajib Pajak → menunjuk Pihak Lain → bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Tetapi hubungan tersebut tidak otomatis berarti:
Wajib Pajak → menunjuk Pihak Lain → menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.
Inilah garis batas yang harus diperhatikan.
II. Kuasa Wajib Pajak Bukan Berarti Kuasa Hukum Pengadilan Pajak
Kesalahan pemahaman dapat terjadi apabila istilah “kuasa” dianggap memiliki arti yang sama dalam seluruh konteks hukum.
Padahal, istilah kuasa harus dilihat berdasarkan forum dan tindakan hukum yang dilakukan.
Dalam hubungan administratif perpajakan, kuasa dapat diberikan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.
Sementara itu, ketika sengketa sudah masuk ke Pengadilan Pajak, hubungan hukum berubah.
Perkara bukan lagi semata-mata hubungan administratif antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
Perkara telah menjadi sengketa yang diperiksa dan diputus oleh badan peradilan.
Oleh karena itu, orang yang bertindak di Pengadilan Pajak harus dilihat berdasarkan ketentuan yang mengatur hukum acara dan kedudukan pihak yang beracara di Pengadilan Pajak.
III. PMK 55 Tahun 2026 Memang Menyebut Beracara di Pengadilan Pajak
Persoalan menjadi menarik karena PMK 55 Tahun 2026 memberikan ruang lingkup jasa Konsultan Pajak yang mencakup pemberian jasa sebagai pendamping atau wakil para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 14 PMK 55/2026.
Namun, ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis. Yang disebut dalam Pasal 14 adalah ruang lingkup jasa Konsultan Pajak.
Dengan demikian, tidak tepat apabila ketentuan tersebut langsung ditafsirkan bahwa:
Setiap Pihak Lain yang memiliki SKT berdasarkan PMK 55/2026 otomatis mempunyai kedudukan sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak.
Ini adalah dua persoalan yang berbeda.
Pertama: apakah seseorang dapat memberikan jasa sebagai Konsultan Pajak atau bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak?
Kedua: apakah seseorang mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk beracara sebagai Kuasa Hukum dalam persidangan Pengadilan Pajak?
Kedua pertanyaan tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
IV. Pihak Lain dalam PMK 55/2026 Mempunyai Kedudukan yang Berbeda
PMK 55/2026 secara khusus mengatur Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Bahkan PMK tersebut mengatur mekanisme pengawasan terhadap Pihak Lain.
Pasal 54 PMK 55/2026 mengatur bahwa Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak apabila terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemberian jasa. Hasil pemeriksaan dapat berujung pada sanksi administratif atau perintah untuk melakukan kewajiban tertentu.
Sanksi administratif terhadap Pihak Lain antara lain berupa:
- pembekuan Surat Keterangan Terdaftar; dan
- pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
Hal tersebut menunjukkan bahwa SKT merupakan instrumen legalitas dalam rezim Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Namun, harus dibedakan antara:
legalitas sebagai Pihak Lain yang bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak
dengan
kewenangan beracara di lembaga peradilan.
V. Pengadilan Pajak Mempunyai Karakter sebagai Lembaga Peradilan
Di sinilah persoalan menjadi lebih fundamental.
Pengadilan Pajak bukan sekadar bagian dari proses administrasi perpajakan.
Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian sengketa pajak.
Bahkan terdapat perkembangan konstitusional yang sangat penting mengenai kedudukan Pengadilan Pajak.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah memerintahkan perubahan konstruksi pembinaan Pengadilan Pajak sehingga pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah Mahkamah Agung, dengan pelaksanaan paling lambat 31 Desember 2026.
Artinya, Pengadilan Pajak sedang bergerak menuju one roof system di bawah Mahkamah Agung.
Perubahan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai perpindahan administrasi.
Perubahan tersebut berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman.
VI. Di Sinilah Perbedaan Kuasa Wajib Pajak dan Kuasa Hukum Menjadi Penting
Jika PMK 55/2026 mengatur:
Konsultan Pajak → memberikan jasa perpajakan
dan
Pihak Lain → bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak,
maka harus ada batas yang jelas ketika tindakan tersebut memasuki wilayah:
Peradilan → Pengadilan Pajak.
Sebab, beracara di pengadilan mempunyai karakter berbeda dengan menjalankan administrasi perpajakan.
Secara sederhana:
Kuasa Wajib Pajak
Berhubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Kuasa Hukum/Pihak yang Beracara
Berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan.
Dengan demikian:
Tidak setiap Kuasa Wajib Pajak adalah Kuasa Hukum, dan tidak setiap Pihak Lain yang memiliki SKT dapat secara otomatis disamakan dengan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak.
VII. Surat Keterangan Terdaftar Tidak Boleh Ditafsirkan sebagai “Lisensi Beracara”
Ini merupakan poin penting.
SKT yang diberikan kepada Pihak Lain merupakan instrumen yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Lain sebagai kuasa Wajib Pajak dalam rezim PMK 55/2026.
SKT tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai lisensi umum untuk beracara di semua forum hukum.
Logikanya sederhana.
Jika seseorang mempunyai izin atau tanda terdaftar untuk menjalankan aktivitas tertentu, maka kewenangannya harus tetap dibaca berdasarkan:
- dasar hukum pemberian izin;
- ruang lingkup izin;
- ketentuan hukum yang mengatur forum tempat tindakan dilakukan; dan
- persyaratan khusus untuk menjalankan tindakan tersebut.
Dengan demikian:
SKT ≠ otomatis Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.
VIII. Perlu Harmonisasi antara PMK 55/2026 dan Hukum Acara Pengadilan Pajak
Persoalan yang muncul bukan berarti PMK 55/2026 tidak boleh mengatur Konsultan Pajak.
PMK 55 memang memiliki dasar untuk mengatur profesi Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Yang perlu mendapat perhatian adalah batas pengaturan ketika aktivitas profesi tersebut masuk ke wilayah peradilan.
Terlebih lagi, PMK 55/2026 diterbitkan pada masa ketika Pengadilan Pajak sedang memasuki fase transisi menuju one roof system Mahkamah Agung.
Karena itu, diperlukan harmonisasi antara:
- PMK 55 Tahun 2026;
- PMK 44 Tahun 2026;
- UU Pengadilan Pajak;
- hukum acara Pengadilan Pajak;
- serta kebijakan Mahkamah Agung mengenai pihak yang dapat beracara di Pengadilan Pajak.
PMK 44/2026 sendiri mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan dan tata cara pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban kuasa di bidang perpajakan.
Dengan demikian, PMK 44 dan PMK 55 harus dibaca secara konsisten, tanpa menghapus batas antara kuasa administratif perpajakan dan kuasa dalam proses peradilan.
IX. Jangan Sampai Terjadi Perluasan Kewenangan melalui Penafsiran
Dalam hukum administrasi negara terdapat prinsip bahwa kewenangan harus mempunyai dasar hukum. Karena itu, kewenangan tidak seharusnya lahir hanya karena penafsiran yang terlalu luas terhadap suatu peraturan.
Jika PMK 55 memberikan kewenangan tertentu kepada Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak, maka kewenangan tersebut harus dibatasi sesuai dengan norma yang diberikan.
Tidak boleh terjadi konstruksi:
“Karena saya adalah Kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK 55, maka saya mempunyai seluruh kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak di hadapan semua lembaga.”
Penafsiran semacam itu berpotensi menciptakan overlapping kewenangan.
X. Persoalan Ini Semakin Penting dalam Era One Roof System
Perubahan kelembagaan Pengadilan Pajak menuju one roof system di bawah Mahkamah Agung memberikan momentum untuk menata kembali seluruh persoalan mengenai pihak yang beracara.
Apabila Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, maka pengaturan mengenai:
- siapa yang dapat beracara;
- siapa yang dapat menjadi kuasa;
- persyaratan kuasa;
- hak dan kewajiban kuasa;
- tata cara pemberian kuasa;
- serta pengawasan terhadap pihak yang beracara,
harus ditempatkan dalam kerangka hukum acara dan kekuasaan kehakiman.
Bukan semata-mata dilihat dari perspektif profesi perpajakan.
Ini bukan persoalan apakah Konsultan Pajak boleh mendampingi Wajib Pajak.
Konsultan Pajak jelas mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa pajak.
Persoalannya adalah rezim hukum apa yang menjadi dasar ketika seseorang menjalankan fungsi sebagai pihak yang beracara di pengadilan.
XI. Perlindungan Wajib Pajak Harus Menjadi Orientasi Utama
Perdebatan mengenai Kuasa Hukum dan Pihak Lain bukan sekadar perdebatan mengenai profesi.
Pada akhirnya, persoalan ini menyangkut hak Wajib Pajak untuk memperoleh bantuan dan pembelaan yang efektif dalam sengketa pajak.
Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas:
“Siapa yang mewakili saya?”
“Dalam kapasitas apa orang tersebut bertindak?”
“Apa dasar kewenangannya?”
“Apakah kewenangan tersebut berlaku dalam proses administratif atau juga dalam proses peradilan?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus memperoleh jawaban yang jelas.
Sebab, apabila status dan kewenangan kuasa tidak jelas, yang pada akhirnya dirugikan bukan hanya profesi, tetapi juga Wajib Pajak sebagai pencari keadilan.
XII. Kesimpulan: Dua Hal yang Harus Dipisahkan
PMK 55 Tahun 2026 memberikan pengaturan penting mengenai Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Namun, Kuasa Wajib Pajak dan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak tidak boleh serta-merta dianggap sebagai dua istilah yang identik.
Pihak Lain yang memperoleh SKT berdasarkan PMK 55/2026 memperoleh kedudukan sebagai Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh peraturan.
Sementara itu, beracara di Pengadilan Pajak merupakan tindakan dalam ranah peradilan, sehingga harus tunduk pula pada ketentuan mengenai hukum acara dan pihak yang berhak menjalankan fungsi tersebut.
Dengan demikian, prinsip yang perlu ditegaskan adalah:
“Kuasa Wajib Pajak bukan otomatis Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.”
Dan lebih jauh:
“SKT sebagai Pihak Lain berdasarkan PMK 55 Tahun 2026 tidak boleh secara otomatis ditafsirkan sebagai lisensi untuk beracara di Pengadilan Pajak tanpa melihat ketentuan hukum yang mengatur kedudukan pihak yang beracara.”
Apalagi pada tahun 2026 Pengadilan Pajak sedang memasuki momentum perubahan fundamental menuju one roof system di bawah Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara rezim profesi Konsultan Pajak, Kuasa Wajib Pajak, dan hukum acara Pengadilan Pajak.
Kepastian mengenai siapa yang berhak menjadi kuasa dalam proses peradilan bukan sekadar persoalan administratif.
Ini adalah persoalan kewenangan, due process of law, independensi peradilan, dan perlindungan hak Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan.
Penutup
PMK 55 Tahun 2026 seharusnya dibaca secara hati-hati dan sistematis. Jangan sampai istilah “Kuasa Wajib Pajak” diperluas sedemikian rupa sehingga seolah-olah identik dengan “Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.”
Keduanya dapat bersinggungan dalam praktik, tetapi tidak berarti keduanya mempunyai kedudukan hukum yang sama. Justru dengan membedakan keduanya secara tegas, kita dapat membangun sistem perpajakan dan peradilan pajak yang lebih tertib, profesional, serta memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.
Penulis adalah Pendiri Andreas Konsultan Pajak, Konsultan Pajak, Kuasa Hukum, dan Pengacara Pajak.
Andreas Budiman
Email: andreaskonsultanpajak@gmail.com
Artikel ini merupakan opini profesional dan pandangan pribadi penulis. Seluruh isi, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak merepresentasikan sikap, pandangan, maupun posisi resmi Andreas Konsultan Pajak.
Sumber: Andreas Konsultan Pajak